Ditulis oleh Mariya Gabriel, Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi, UNESCO
Selama delapan puluh tahun, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menempatkan perlindungan dan promosi hak fundamental atas kebebasan berekspresi dan akses informasi sebagai inti mandatnya. Dalam Konstitusi UNESCO tahun 1945 tertulis seruan untuk mendorong “arus bebas gagasan melalui kata dan gambar”, sebuah keyakinan yang lahir dari kehancuran konflik global dan berakar pada pandangan bahwa perdamaian dibangun di atas masyarakat yang terinformasi, pemahaman yang tulus, dan saling menghormati.
Namun, seperti diingatkan oleh Paus Leo XIV dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60, hak fundamental ini bergantung pada sesuatu yang lebih mendasar yaitu kemampuan kita untuk berpikir. Berbicara bukan sekadar bunyi, melainkan ekspresi luar dari kehidupan batin kita: penalaran, penilaian, ingatan, dan imajinasi. Ketika kemampuan refleksi kita melemah, kemampuan kita untuk membangun relasi yang sejati dan mencari kebenaran pun ikut melemah.
Saat ini, kemampuan berpikir ini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi digital dan kecerdasan buatan menawarkan peluang luar biasa untuk kreativitas dan koneksi, tetapi juga berisiko melemahkan kemampuan kita untuk membedakan realitas, berelasi secara autentik, dan berpikir secara bebas. Inilah alasan mengapa kerja UNESCO dalam Literasi Media dan Informasi (Media and Information Literacy / MIL), yang telah dimulai puluhan tahun lalu, menjadi salah satu prioritas pendidikan paling mendesak saat ini.
Warisan dalam Memberdayakan Warga Negara
Komitmen UNESCO terhadap Literasi Media dan Informasi sudah ada jauh sebelum era digital saat ini. Sejak tahun 1982, UNESCO membantu melahirkan Deklarasi Grunwald tentang Pendidikan Media, yang menyerukan pemerintah dan pendidik untuk membekali warga dengan “pemahaman kritis tentang fenomena komunikasi”. Tujuannya jelas: setiap individu harus memiliki kompetensi untuk menavigasi informasi, mempertanyakannya, dan menggunakannya secara aman dan etis.
Selama lebih dari empat puluh tahun, UNESCO terus mengembangkan agenda ini dengan memperluas konsep Literasi Media dan Informasi untuk menanggapi teknologi baru, memperkuat kerja sama global, dan menempatkannya dalam kerangka hak asasi manusia, integritas informasi, serta tata kelola platform digital. Kebutuhan semakin mendesak, risiko semakin nyata, tetapi tujuannya tetap sama: memastikan manusia tetap memiliki kebebasan dan kemampuan untuk berpikir kritis.
Pada Oktober 2025, UNESCO menegaskan pesan ini melalui kampanye global “#AI Can Make Mistakes” dalam Pekan Literasi Media dan Informasi Dunia. Kampanye ini mengingatkan bahwa di era ketika AI mampu menghasilkan berita, ringkasan ilmiah, gambar, dan karya seni, tidak ada teknologi yang dapat menggantikan kebutuhan akan pemikiran kritis manusia. Kampanye ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa alat pencarian berbasis AI sering kali merujuk pada sumber berita yang salah atau tidak dapat dipercaya.
Memahami Kondisi Global Literasi Media dan Informasi
Pada tahun 2025, UNESCO melakukan analisis global pertama tentang Literasi Media dan Informasi di seluruh negara anggotanya. Studi ini menunjukkan adanya kemajuan, 43% negara telah memasukkan literasi ini ke dalam kurikulum nasional, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan yang besar. Sekitar 91% negara di Eropa dan Amerika Utara telah memasukkannya dalam kurikulum sekolah, sedangkan wilayah lain masih tertinggal jauh.
Studi ini juga mengungkap beberapa tantangan sistemik:
- Kebingungan antara literasi media dan keterampilan digital dasar.
- Implementasi yang lemah ketika dijadikan lintas mata pelajaran.
- Perkembangan teknologi (terutama AI) lebih cepat daripada kurikulum dan pelatihan guru.
- Tanggung jawab sering dibebankan pada pengguna, tanpa cukup akuntabilitas dari platform digital.
Kesimpulannya, meskipun pentingnya literasi ini semakin diakui, penerapannya masih tidak merata dan terfragmentasi.
Memperkuat Integritas Informasi di Era AI
Sebagai respons, UNESCO meningkatkan upaya untuk menjaga integritas informasi di era AI. Organisasi ini mendukung negara-negara dalam memasukkan literasi media dan informasi ke dalam kebijakan nasional, sistem pendidikan, dan strategi transformasi digital. UNESCO juga bekerja dengan berbagai pihak:
- Aliansi global MIL yang melibatkan masyarakat sipil, universitas, media, dan regulator
- Program untuk edukasi kreator konten dan influencer
- Kerja sama dengan platform digital untuk meningkatkan transparansi
- Dukungan bagi keluarga agar dapat membimbing anak dalam menghadapi dunia digital
Semua ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar lebih kritis dan sadar dalam menghadapi informasi.
Penutup: Menjaga Manusia di Pusat Teknologi
Ketika AI mengubah cara kita berkomunikasi dan memahami dunia, tanggung jawab bersama adalah memastikan bahwa manusia tetap menjadi pusat inovasi digital. Literasi media dan informasi berfungsi sebagai pelindung, yang membantu manusia : berpikir jernih, memilih secara bebas, menjalin relasi autentik, mengenali kebenaran di tengah kebisingan informasi.
Melalui kerja sama antara UNESCO dan Takhta Suci, diharapkan inovasi teknologi tetap diarahkan pada perjumpaan, solidaritas, dan pencarian kebenaran.
Pada akhirnya ditegaskan bahwa, bahkan di era kecerdasan buatan, komunikasi manusia harus tetap memancarkan cahaya, rasa ingin tahu, dan kreativitas — hal-hal yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
Sumber : https://www.comunicazione.va/